Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Dengan dasar itu dan setelah melakukan pengujian, mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan mereka. Berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua. 000. KOMPAS. Apakah ada aturan yang melarang suami istri bekerja di tempat yang sama? Intisari Jawaban Pada dasarnya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; 2. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) telah diatur bahwa jika seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Peraturan bagi PNS yang Menjadi Istri Kedua. Lantaran dalam sebuah keluarga ada kepala keluarga, maka akan lebih mudah kalau penghasilan. Larangan perselingkuhan oleh PNS merujuk kepada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (“PP 45/1990”) yang berbunyi: Pegawai Negeri Sipil. #4 Menghindari Unsur Subjektivitas. 1. PP No. Aturan cuti PNS terbaru tertuang dalam Peraturan BKN No. com, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 pada Kamis 25 Mei 2023. pengen buru2 pulang terus. Namun, dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (“UU 18/2017”) diatur kewajiban calon pekerja migran Indonesia untuk memiliki sejumlah dokumen, di antaranya surat keterangan izin suami atau istri yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, agar yang bersangkutan dapat ditempatkan di luar negeri, dengan bunyi ketentuan sebagai. 1) Pasangan suami istri yang bekerja keduanya wajib didaftarkan oleh pemberi kerja masing-masing dan menjadi penanggung iuran, kecuali salah satu dari suami/istri tidak bekerja maka. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; 2. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 pada Kamis 25 Mei 2023. 8 hakim atau tuntutan Suami atau istri. Bagikan artikel ini: Pengetahuan yang tercantum di KEMENKEUPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Salah satu jenis cuti PNS yang pasti sudah tidak asing lagi tentu saja cuti bersama. Peraturan bagi PNS yang Nikah Siri. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, untuk memberikan perlindungan dan kelancaran dalam menjalankan cuti Pegawai Negeri Sipil, beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Kepegawaian. #1 Adanya Konflik Pribadi sehingga Suasana Kantor Tidak Kondusif. Sebelumnya Anda menyatakan bahwa nikah siri dilakukan tanpa izin istri yang sah, ini berarti kami mengasumsikan, si suami telah melakukan poligami tanpa izin istri yang sah, dengan cara suami melangsungkan nikah siri secara diam-diam. Pasal 8 ayat (7) PP 45/1990 selengkapnya berbunyi: Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKantor Urusan Pegawai dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai jabatan itu. Namun perusahaan suami juga mewajibkan karyawan dan istrinya untuk masuk bpjs kesehatan. Hal itu tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan BKN No. Selanjutnya, terkait dengan aktivasi NIK sebagai NPWP, Ibu dapat merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. Inilah aturan BPJS Kesehatan bagi suami istri yang sama-sama bekerja sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018. 3. Karena dalam satu OPD tak boleh ada hubungan suami istri,” pungkasnya. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;2. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pensiun janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu. Suami Istri Kerja Sekantor Tidak Boleh Dipecat, Bahasan Perppu Ciptaker 2022. Suami istri tersebut harus melaporkan SPT tahunannya masing-masing. ada persetujuan tertulis dari istri; 2. Surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami/istri; e. Menanggapi hal itu, BKN menyebut peraturan terkait telah terbit sejak 40 tahun silam. Menghindari adanya konflik pribadi yang berpotensi membuat lingkungan kerja jadi nggak kondusif, juga kinerjanya yang dikhawatirkan akan menurun masalah. 94/2021 tentang Disiplin PNS, ASN yang tidak melakukan kewajiban jam kerja akan dikenai sanksi. Surat pernyataan terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan kebutuhannya. (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia). Pernikahan Sesama Pekerja di Satu Perusahan. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi. (2) Tunjangan suami/isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) suami/isteri PPPK yang sah. Hal ini secara tidak langsung dapat menekan potensi nepotisme yang dapat timbul di masa depan. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (“PP 37/2004”) mengatur: Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Ketika terjadi masalah dalam rumah tangga yang cukup berat, misalnya sampai pasangan suami-istri tersebut tidak saling berbicara satu sama lain. Aturan Satu Keluarga dalam Satu Perusahaan. Syarat-syarat dalam proses perceraian PNS diatur dalam PP 10/1983 sebagaimana diubah dengan PP 45/1990. PERUBAHAN. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 Perubahan Atas PP. Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP) atau. 5. 1. calon suami/istri; c. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Alasan lain kenapa pelaporan SPT pajak bagi suami-istri ini dapat digabung adalah karena penghasilan dalam sebuah keluarga dihitung dalam satu kesatuan di mata pajak. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN, Ibtri Rejeki menyampaikan. GILANGNEWS. H. PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan. Dengan berbagai alasan seperti istri tidak mengikuti perkataan suami, istri tidak melayani suami dengan baik, dan lain sebagainya. Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan Setiap kantor atau perusahaan mempunyai aturan masing-masing. "Sistem pengenaan pajak di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Apakah ada aturan yang melarang suami istri bekerja di tempat yang sama? Intisari Jawaban Pada dasarnya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai boleh-tidaknya suami istri bekerja di tempat yang sama. Hak dan kewajiban. Suami atau istri yang terbukti melakukan gendak (overspel), dapat melaporkan pasangannya tersebut (yang melakukan tindak pidana) secara pidana melalui Kepolisian. Apabila telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, maka PPh pasal 21 yang telah dipotong bersifat final. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan LVWLODK‡FHUDLPDWL· 10 Anggota TNI ialah anggota TNI pria dan wanita baik Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 5. Disana disebutkan bagi pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen PPU oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah ataupun swasta. Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan. Acuan perhitungan pajak penghasilan suami istri dalam konteks tulisan ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 UU PPh yang tidak mengalami perubahan di UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan . Namun, dalam kondisi tertentu dimungkinkan pasangan suami-istri menjalankan hak dan kewajiban. Aturan yang melarang karyawan menikah dengan rekan satu kantor dianggap melanggar hak asasi manusia sebagai warga negara. Dasar Hukum: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. Perpajakan Suami-Isteri (bagi Wajib Pajak dengan status kawin), NPWP Suami/Isteri, Nomor Telepon) isian harus di dalam kotak. Hak cuti karyawan sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang mencakup 7 (tujuh) hak cuti karyawan. d Peraturan BKN 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti. Penghasilan Wanita Kawin yang semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja. Maklumat Pelayanan. Syarat-syarat dalam proses perceraian PNS diatur dalam PP 10/1983 sebagaimana diubah dengan PP 45/1990. Surat keterangan tentang kematian suami/istri yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/duda yang akan menikah. com – Dalam peraturan yang ada, pegawai negeri sipil (PNS) pria dibolehkan untuk melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang. Dalam Pasal 8 Ayat 4 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin PNS,. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BKPPD Budi Rahayu Thoyid melalui Kabid Pengembangan. Besarnya tunjangan suami/istri adalah 10% dari gaji pokok dan diberikan hanya kepada 1 istri/suami yang sah. Hasil Survei IKM. com, Senin (20/2/2023). Dokumen : SP –MK 01 Revisi : 04. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Kami ingin mendaftarkan ke KUA dan nikah sirinya di Bogor, tapi karena pekerjaan kami pisah domisili, istri di Jakarta dan suami di Yogya. 286. Selanjutnya, pada Lampiran II PER-19/PJ/2014 dijabarkan arti dari keempat status perpajakan tersebut. Terkait Perkawinan PNS memiliki aturan main yaitu Peraturan Pemerintah. 010/2016 tentang Penyesuaian PTKP, bahwa nilai PTKP untuk WP orang pribadi dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan, paling sedikit adalah Rp 54. 01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 8 hakim atau tuntutan Suami atau istri. ”. 7 tahun 1977 tentang Penggajian PNS. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap pegawai negeri sipil (PNS) wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga, atau keempat. com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan, aparatur sipil negara kini sudah boleh melaksanakan perjalanan dinas. bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan hukum yang ditetapkan dalam undang-undang. 500,- yang harus dibayar suami dan istri. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak mereka. Aturan Nikah Satu Kantor Terbaru di Perppu Cipta Kerja Awalnya, larangan nikah dengan teman satu kantor masuk dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 11 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Jika PNS Pria yang Bercerai Kawin Lagi. (1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan. Atas berbagai pertimbangan tersebut, Lewat Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 yang ditandatangani oleh tujuh hakim. Sebagaimana pernah diejelaskan dalam artikel Hukumnya Jika Suami Istri Mendirikan PT Tanpa Perjanjian Kawin, berdasarkan prinsip yang mendasari pendirian PT di atas, yaitu mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) pendiri, maka sepasang suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin tidak dapat mendirikan PT. 16 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU PNS, KARTU ISTRI PNS, DAN KARTU SUAMI PNS. Setiap PNS yang ingin memiliki istri lebih dari satu, hanya tinggal mendapatkan restu dari sang istri. 1 Th 1974 tentang perkawinan. - Ada persetujuan tertulis dari istri bakal suami, Halaman selanjutnya . Pada dasarnya, tidak ada Peraturan Perundang-Undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai boleh tidaknya suami istri bekerja di satu instansi yang sama. Pendaftaran isteri (isteri-isteri)/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun-janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu. 4 Perka BKN No. Universitas IndonesiaPNS Wanita Dilarang Jadi Istri Kedua, Ketiga, atau Keempat. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Hal ini juga diperjelas dalam Pasal 18 ayat (1) UU 11/1969. com – Dalam peraturan yang ada, pegawai negeri sipil (PNS) pria dibolehkan untuk melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang. Dokumen untuk WNI: Surat pengantar RT/RW yang menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan. Daftar Isi. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 1. Ini data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung loh. daerah kerja PPAT adalah satu wilayah Kantor Pertanahan. Saya bekerja sebagai pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) di satu instansi vertikal dan istri saya sebagai karyawan di perusahan nasional. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Berikut kami uraikan penjelasannya bagi Anda. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan, Perjanjian, Penyesalan, Bebas Narkoba, dll. Status Kewajiban Perpajakan Sepasang Suami-Istri Jika Digabung (KK) Apabila sepasang suami-istri status kewajiban perpajakannya memilih untuk digabung, langkah yang harus ditempuh cukup mudah. Pengajuan Cerai Terhadap Anggota TNI. Pemberian hak cuti tersebut merupakan pelaksanaan dari kewajiban suami untuk mendampingi ibu melahirkan atau keguguran. Sibolga (Antaranews Sumut)- Inilah aturan BPJS Kesehatan bagi suami istri yang sama-sama bekerja sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018. Perkawinan. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), menurut pasal 1 ayat (1) PP nomor 37 tahun. 2. cuti melahirkan: semula 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan (pasal 82 UU No. 3. 1. Keduanya memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Pasal 23. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan LVWLODK‡FHUDLPDWL· 10 Anggota TNI ialah anggota TNI pria dan wanita baikPeraturan Dirjen Pajak nomor PER-20/PJ/2013 memuat aturan tentang penyederhanaan kewajiban untuk para wanita yang telah menikah (istri). Ketentuan mengenai suami yang tidak masuk kerja karena mendampingi istri melahirkan diatur dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang berbunyi: Pengusaha wajib membayar. com, Jakarta Badan Kepegawaian Negara (BKN) angkat bicara soal aturan PNS Pria dapat beristri lebih dari satu dan larangan bagi PNS Wanita menjadi Istri Kedua, Ketiga, atau Keempat. Cuti Dampingi Istri Melahirkan dalam Hukum Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 PP Nomor 45 Tahun 1990, PNS yang berselingkuh harus dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat. 000,00 (lima puluh empat juta rupiah); Untuk Wajib Pajak yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp4. Sekretaris Jenderal di Jakarta Kepala Sumber Daya Manusia/. bahwa "Perturan tentang gaji Pegawai Negeri Sipil 1961" termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 Nomor 239), sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian, tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Gaji baru. Lamanya hak atas cuti tahunan 12 (dua belas) hari kerja. Merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. Secara hukum, PNS yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, ia berhak menerima jaminan pensiun. 10 Th 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan ( Pasal 4 UU No 1 Tahun 1974). 12. 2. Medan Sunggal, Prov. Kewajiban perpajakan suami istri ini diatur dalam Undang-undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP). Pada dasarnya, Undang-Undang No. Banyak pasal-pasal yang dihapus hingga diganti pada Perppu tersebut terhadap peraturan sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. NIP terdiri atas 18 digit angka yang memuat informasi tahun, bulan dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama. BKN: PNS Pria Boleh Poligami, PNS Wanita Dilarang Jadi Istri Kedua. Seperti yang terjadi di Inspektorat kota Malang diduga ada pasangan yang ada hubungan suami istri dan bekerja satu kantor, Hal ini bisa mengakibatkan. Dulu, karyawan tidak boleh menikah dengan karyawan lain yang bekerja di perusahaan yang sama. Suami istri mempunyai anak, saat ini anak tersebut masuk dalam tanggungan suami. Walaupun begitu, jika salah satu pasangan melakukan perselingkuhan dengan zina atau bersetubuhan, maka bisa dikenakan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama, menjelaskan: “Diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan: A. dalam daftar gaji, ibu ini merupakan tanggungan daripada suaminya (suami menanggung/istri tertanggung). Suami istri juga wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Hal itu tertuang di dalam Surat Edaran (SE) MenPAN RB Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi ASN dalam Tatanan. No. Sahabat ASN, pada artikel sebelumnya telah disampaikan secara garis besar tentang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur tentang Disiplin PNS. · Sesuai azas kepatutan, yaitu tidak memecah konsentrasi atau mengganggu jam kerja. Merujuk pada ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah dan ke. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pekerja yang menikah dengan pekerja lainnya dalam satu kantor yang Anda maksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 (“Putusan MK 13/2017”) tentang permohonan uji materiil Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ketika pekerja mendapatkan cuti tersebut—tentunya menggunakan cutinya— dan apabila perusahaan tidak membayar upah pekerja, bisa dikenakan sanksi minimal 1 tahun penjara dan maksimal 4 tahun dan dikenakan denda minimal Rp. Pada dasarnya, tidak ada Peraturan Perundang-Undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai boleh tidaknya suami istri bekerja di satu instansi yang sama. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara yang mengharuskan didampingi oleh istri/suami apabila mengacu pada PMK-113/PMK. 30. Perceraian yang disebabkan karena li’an dilarang rujuk kembali. Presiden terbitkan Perpres No 58 Tahun 2023 tentang Moderasi Beragama. Ulasan Lengkap. Mengingat: 1. Prajurit TNI hanya diizinkan mempunyai satu orang istri atau suami. Adapun yang dimaksud tentang talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi. Jumat, 29 September 2023 14:33. Surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami/istri; e. sejumlah uang* (semacam “uang duka”) yang nilai dan perhitungannya sama dengan -jumlah. Mengingat : 1. Tidak hanya pekerja swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga mendapatkan. “Setelah ini, nanti kami evaluasi kepada ASN yang bersangkutan. Namun demikian, menurut dia, adanya pasangan suami-istri PNS dalam satu kantor selain tidak sesuai aturan tidak tertulis, juga tidak sesuai Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 871/30/Peg. Pendaftaran isteri/suami/anak yang diajukan sudah lampau batas waktu tersebut tidak diterima lagi. 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. A pakah Putusan MK yang menguji UU Ketenagakerjaan tentang diperbolehkannya menikah satu kantor berlaku juga untuk PNS atau pegawai pada. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 PP Nomor 94/2021 tentang Disiplin PNS, BKN telah menetapkan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS. Bagaimana hukumnya jika salah satu karyawan mengajukan cuti karena harus menghadiri pemakaman pamannya di luar kota selama 3 hari? Menurut peraturan tentang Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlaku di kantor, cuti khusus menghadiri pemakaman hanya diberikan apabila pemakaman keluarga (ayah, ibu, suami/istri dan anak). Seperti yang terjadi di Inspektorat kota Malang diduga ada pasangan yang ada hubungan suami istri dan bekerja satu kantor, Hal ini bisa mengakibatkan apabila pasangan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Besar PTKP 2020 wajib pajak orang pribadi masih sama seperti dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK. (2) Tunjangan suami/isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) suami/isteri PPPK yang sah.